Inspiratif.co.id – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Lampung Utara, bersama Forkompinda terkait, resmikan Kampung Pengawasan Partisipatif, di Desa Wonomarto. Hal itu, sebagai upaya menuju Pemilu yang Jujur, Adil dan Bermartabat.
Hadir saat itu Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Imam Bukhori, yang mengatakan bahwa peresmian ini dilakukan di seluruh kabupaten kota di provinsi Lampung.
Dengan demikian lanjut Imam, Bawaslu Lampung membuat projek baru dengan melibatkan seluruh Stakeholder dan melibatkan seluruh masyarakat. Dirinya berharap dengan konsep baru dapat meminimalisir terkait kerawanan itu sendiri.
“Kenapa hal ini kita lakukan, Karena Lampung dalam rilis Bawaslu RI masuk dalam dua besar kerawanan dalam kontek politik uang,” kata Imam Bukhori, usai peresmian kampung partisipatif, Senin 26 September 2023.
Dikatakannya lagi, bahwa beberapa hari lalu Bawaslu RI telah merilis bahwa Lampung lagi – lagi masuk dalam 10 besar kerawanan pemilu dalam kontek ketidaknetralan ASN.
“Jadi ini merupakan bagian dari sosialisasi kita kepada masyarakat secara luas, selain untuk memberikan edukasi politik terhadap masyarakat, termasuk memberikan edukasi bahwa hajat demokrasi ini adalah hajat bersama bukan hajat penyelenggara, bukan hajat pemerintah pusat, provinsi dan daerah, tetapi ini hajat masyarakat secara luas yang memiliki hak politik yang sama dalam konteks pemilu,” jelasnya.
Prosesi peresmian kampung partisipatif diselenggarakan di Taman Wisata Bendungan Wonomarto, dengan dilakukan penandatanganan oleh anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Imam Bukhori, Ketua Bawaslu Lampung Utara, Putri Intan Sari, Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Perial Darma, pihak Kajari, Kakimal, Sekretaris Kesbangpol, Camat Kotabumi Utara, Kades Wonomaro.
Dikesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Lampung Utara, Putri Intan Sari, mengaku bahwa Bawaslu kabupaten Lampung Utara memilih desa Wonomarto dijadikan Kampung Pengawasan Partisipatif dikarenakan berdasarkan pemilu 2019 yang silam di desa Wonomarto pihaknya menemukan pelanggaran tindak pidana pemilu yakni money politik.
Untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat di dalam pelaksanaan pemilu 2024 lanjut Putri, pihaknya berharap hal-hal serupa tidak terulang lagi, baik itu potensi kerawanan money politik maupun potensi kerawanan pemilu lainnya.
“Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar bersama – sama bersinergi dengan lembaga pengawas pemilu di kecamatan setempat untuk menciptakan iklim pemilu yang transparan, jujur dan berdemokrasi,” kata Putri.
Ditempat yang sama, Asisten II Pemkab Lampung Utara, Ahmad Alamsyah memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bawaslu Lampung Utara yang telah berupaya menciptakan pemilu yang jujur, adil dan transparan dengan diresmikannya Desa Wonomarto menjadi Kampung Pengawasan Partisipatif.
“Kami dari pemerintah daerah mendukung langkah Bawaslu, Pemkab Lampung Utara berharap pelaksanaan pemilu 2024 nanti akan berjalan baik, damai, adil dan jujur sehingga nantinya menghasilkan pemilu yang baik sesuai dengan harapan kita bersama,” tukasnya. (*)