FORJAB Akan Kawal Kasus Penggelapan Pajak dan Pemalsuan Tanda Tangan Kades

oleh

Inspiratif.co.id – Diduga oknum Perangkat Desa (Perdes) Desa Warureja, Kabupaten Tegal memalsukan tanda tangan dan stempel kepala desa.

Saat dikonfirmasi beberapa awak media dan LSM Forum Jateng Bersatu (FORJAB) yang dipimpin langsung Ketua Umum Ali Rosidin pada Jumat, 07-Juli-2023 di Aula Kantor Balai Desa Warureja, Kabupaten Tegal.

Oknum berinisial THR, yang merupakan Perangkat Desa dengan jabatan sebagai kaur umum telah mengakui semua perbuatanya dan akan mengembalikan uang pajak masyarakat di wilayah RW 01 dan RW 02, Desa Warureja, Kabupaten Tegal.

Menurut pengakuan oknum THR “Sebelumnya saya pernah menjabat Plt Sekdes saya kira wajar saja stempel yang pegang saya. Terkait tanda tangan kepala desa memang saya menandatangani hal ini saya lakukan untuk kelancaran proses administrasi” terangnya.

Lebih jauh dikatakan bahwa masalah stempel dan pemalsuan tandatangan sebenarnya sudah selesai dan tidak ada masalah karena THR sudah membuat surat permintaan maaf dengan kepala desa.

“Sudah tidak ada masalah, karena saya sudah buat surat permintaan maaf dan mengenai uang pajak yang belum disetorkan saya bertanggung jawab. Silahkan kalau ada warga yang merasa dirugikan untuk menemui saya dan akan saya kembalikan uangnya” kilahnya.

Sementara di tempat lain Kepala Desa Warureja, M. Tedi Sunaryo mengatakan bahwa walaupun Plt. Sekdes setelah purna sudah kami minta stempel itu, perangkat lain tidak pernah meminjamkan ke THR oknum tersebut dan setelah saya desak ia mengakui membuat stempel di Pemalang, saya tidak bisa membiarkan hal ini. Motif dan tujuan THR untuk mengelabuhi warga sekitar dalam pembuatan selembar kertas segel/setara dengan surat kepemilikan tanah atau sejajar dengan akta kepemilikan tanah.
Oknum tersebut mengiming-imingi warga agar membuat surat itu untuk keperluan pinjam duit di bank, membuat sertifikat kepemilikan dan lainya.

“Kejadiannya pada tahun 2022, diakhir Tahun 2022 rencana itu tidak membuahkan hasil karena hanya sebagian yang jadi segel atau kepemilikan tanah. Banyak warga yang dikecewakan karena merasa membayar ke THR.

Lebih jauh dikatakan Kepala Desa “Setelah memasuki Tahun 2023 Desa Warureja mengadakan Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) disinilah oknum Perdes kena batunya karena banyak kertas segel yang tidak jadi” ungkapnya.

“Bagi segel atau surat kepemilikan tanah yang sudah jadi setelah diserahkan kepada saya, saya kaget kenapa ada oknum perangkat desa bisa membuat surat segel tanpa sepengetahuan saya, maka diduga kuat stempel dan tangan saya dipalsukan” imbuhnya.

Atas kejadian ini pihak Kades Warureja akan menindak lanjutinya karena beberapa bulan kemudian oknum tersebut membuat ulah lagi dengan memberitahu warganya tentang program listrik gratis jaringan 450 watt dengan memintai uang perumahan Rp20.000 sampai Rp25.000.

“Benar-benar terlalu, padahal dari pemerintah desa tidak pernah ada pemberitahuan tentang itu, ada bukti rekaman warga RT 02/RW 02 dan jelas tiap warga dimintai 500.000 untuk pembuatan kertas segel atau kertas kuning dana sampai sekarang belum terealisasi dari pertengahan tahun 2022 hingga sekarang selain itu, oknum perangkat Desa Warureja yang diduga telah menggelapkan PBB desa selama kurang lebih tujuh tahun sejak 2016 hingga 2022” pungkasnya.

Menanggapi kasus oknum perangkat Desa Warureja, Ketua Umum Forum Jateng Bersatu, Ali Rosidin mengatakan bahwa kasus tersebut harus diproses secara hukum karena telah merugikan masyarakat dan negara.

“Saya akan kawal kasus ini sampai ranah hukum karena telah terbukti dan diakui oleh oknum tersebut. Kita tinggal tunggu sikap Pak Kades Warureja” tegas Ali. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *